ANALISIS PENGARUH TECHNOLOGY ACCEPTANCE MODEL TERHADAP PENGGUNAAN APLIKASI SAKTI (SISTEM APLIKASI KEUANGAN TINGKAT INSTANSI) DI MAHKAMAH KONSTITUSI

Abstract

Penggunaan aplikasi SAKTI di Mahkamah Konstitusi masih sering mengalami beberapa kendala yang dirasakan yaitu kendala substansi seperti dokumen konfirmasi penerimaan negara yang dihasilkan SAKTI masih belum dapat digunakan sehingga satuan kerja harus melakukan konfirmasi pajak secara manual, dan kendala teknis yaitu sering dilakukan maintenance aplikasi pada jam kerja, sering gagal download laporan atau cetak dokumen, tampilan aplikasi yang membingungkan dan kendala lainnya. Untuk mengatasi beberapa kendala yang terjadi maka perlu dilakukan evaluasi agar penggunaan aplikasi SAKTI bisa lebih maksimal. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh Technology Acceptance Model terhadap penggunaan Aplikasi SAKTI (Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi) di Mahkamah Konstitusi. Model ini digunakan untuk mengukur faktor-faktor TAM yang memengaruhi pengguna aplikasi SAKTI, meliputi variabel independen (X) yaitu persepsi manfaat, persepsi kemudahan penggunaan, sikap penggunaan, minat penggunaan, dan variabel dependen (Y) yaitu penggunaan aplikasi SAKTI. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dan kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui kuesioner yang disebarkan kepada 53 responden dan wawancara kepada 11 responden pengguna aplikasi SAKTI di Mahkamah Konstitusi dan data dianalisis menggunakan metode Structural Equation Modeling - Partial Least Squares (SEM-PLS). Hasil penelitian menunjukkan bahwa persepsi manfaat dan persepsi kemudahan penggunaan tidak berpengaruh signifikan terhadap penggunaan aplikasi SAKTI di Mahkamah Konstitusi. Sedangkan, sikap penggunaan dan minat penggunaan memiliki pengaruh signifikan terhadap penggunaan nyata aplikasi SAKTI di Mahkamah Konstitusi. Hal ini menunjukkan bahwa masih perlu dilakukan sosialisasi dan edukasi tentang penggunaan aplikasi SAKTI serta pengembangan fitur-fitur pada aplikasi SAKTI sehingga sesuai dengan kebutuhan pada pengguna di Mahkamah Konstitusi.